Katanya, untuk melihat pemimpin daerah yang berhasil itu adalah dengan mengamati indikator:
1. Apakah jalanan bagus dan mulus, bahkan sampai kampung-kampung. Ini indikator pembangunan infrastruktur berjalan dengan sedikit dikorupsi. Mengapa di kampung? Maksudnya pemerintah daerah memberi perhatian sampai ke infrastruktur kampung, dan masyarakat dengan sukarela ikut menjaga kalau terjadi bolong. Masyarakat sukarela menambal dan memperbaikinya. Ini artinya kepemimpinan daerah berjalan dengan baik, tercipta trust antara kepala daerah, lurah / staf kelurahan, dan masyarakat. Coba di Jakarta, Bogor, Banten, dan Jawa Barat pada umumnya, jalanan kampung hancur, lha jalan kabupaten/kota juga sama. Menurut kawan saya itu, hanya di Yogya dan Solo jalanan bagus, dari jalan prorokol sampai ke kampung.
2. Pasar dikelola dengan baik, minim premanisme, parkir teratur, pedagang berjualan di dalam, dan tak ada pasar tumpah. Mengapa indikator ini? Mengelola pasar itu sulit. Duitnya tidak gede, tapi potensi perlawanan masyarakat besar. Kepala daerah dan birokrasi brengsek cenderung membiarkan. Toh masyarakat sudah permisif dengan pasar tumpah sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Pasar tumpah mereka anggap sebagai kesalahan masyarakat yang tak mau diatur, bukan pemerintah daerah yang tak mampu menjalankan fungsi manajemen pasar yang baik. Menurut kawan saya Kompas itu, sekali lagi, Yogya dan Solo sekali lagi mampu mengelola pasar dengan baik. Bandingkan dengan pasar tumpah bikin macet di kab Bogor, Bogor, Pantura, dan hampir semua kota di Indonesia.
Apakah kebetulan kalau Yogya dan Solo dua-duanya memenuhi kriteria itu? Yang menarik, tahun 2010, walikota Yogya, Herry Zudianto, dan Solo, Jokowi, adalah penerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Herry namanya harum di Yogya. Jokowi apalagi.
Saya ingin menambah indikator:
3. Apakah kepala daerah tersebut suka nampang bernarsis ria di baliho dan spanduk pemerintah. Kepala daerah yang berhasil, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terjadi perubahan struktural dan kultural birokrasi dan masyarakat, pasti akan populer, dan tak perlu memasang foto diti di baliho, menggunakan APBD. Siapa kepala daerah yang tak pasang foto diri? Lagi-lagi sepengamatan saya: Herry dan Jokowi. Keduanya cukup pede bahwa masyarakat merasakan hasil kepemimpinannya, sehingga tak perlu nampang di baliho yang mengotori kota. Keduanya menang dalam pemilihan walikota masa berikutnya praktis tanpa narsis di jalanan kota.
Minggu lalu saya ke Bandung. Sepanjang perjalanan, jalanan dipenuhi foto Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, dengan dana APBD, dengan beragam tema. Di Jawa Tengah, foto Bibit Waluyo nampang dimana-mana memakai dana negara. Di Sulawesi Selatan, spanduk dan baliho Gubernur Syahrul Yasin Limpo berperang melawan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Sebagian dana negara, sebagian tim kampanye. Mengotori kota. Di Aceh, ketika Gubernur lama Irwandi Yusuf mendapat penghargaan dari SBY, sontak semua kepala dinas provinsi memasang iklan selamat di koran Aceh. Masyarakat sih tak peduli. Ya, Ahmad Heryawan, Bibit, Syahrul, banyak dapat penghargaan -dari pemerintah, bukan dari LSM terkemuka seperti Bung Hatta Anti Corruption Award yang digawangi Bambang Widjojanto, Ken Sudarto, Edward Suryajaya, Nono Makarim, Betty Alisyahbana dkk.
Sederhana saja, kepala daerah yang narsis memakai dana negara atau pribadi, artinya kepemimpinannya tak dirasakan baik oleh masyarakat.
Jadi inilah pedoman bagi masyarakat yang daerahnya akan memilih kepala daerah:
1. Cari pemimpin yang seperti Jokowi dan Herry: bersih, merakyat, kaya dari usaha yang tak terkait APBN/D (Herry dan Jokowi sama-sama eksportir mebel. Herry juga punya pabrik batik), dan berjiwa melayani.
2. Lihat apakah jalanan bagus sampai ke kampung (indikator infrastruktur dan social trust), pasar tumpah (manajemen pemerintahan, pro rakyat kecil), dan bukan narsis di baliho (tidak pede karena memang tidak berprestasi).
Agam F
No comments:
Post a Comment